Mendikbud Optimistis PTM Secara Bertahap Bulan Juli Dapat Dilakukan

PAUDPEDIA – Menteri Pendidikan dan Kebudayan, Nadiem Anwar Makarim optimistis instruksi Presiden Joko Widodo untuk secara bertahap pada bulan Juli 2021 dilakukan Pendidikan Tatap Muka (PTM) di jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah (Pauddasmen) dapat dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan secara ketat.

Demikian dikatakan  Mendikbud dalam Dialog Produktif  Mendedar Kuota Belajar yang diselenggarakan secara daring oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN)  pada kanal FMB9ID_IKP di YouTube, Kamis (4/3). Bantuan kuota internet untuk tahun 2021 bernilai Rp 2,6 triliun untuk tiga bulan ke depan.

Saat ini, lanjut Nadiem, akselerasi percepatan pelaksanaan PTM terus dilakukan dengan sejumlah terobosan kebijakan seperti pemberian bantuan kuota internet untuk fokus digunakan mengakses program pembelajaran, memprioritaskan vaksinasi Covid-19 bagi guru dan tenaga kependidikan, serta menjamin fleksibelitas penggunaan dana BOS tahun 2021 untuk mendukung pelaksanan PTM.

“Arahan Bapak Presiden yang didukung komitmen Bapak Menteri Kesehatan, target vaksinasi bagi para pendidik dan tenaga kependidikan, InsyaAllah selesai di akhir Juni 2021. Harapan Bapak Presiden, Juli 2021 di mana tahun ajaran baru akan dimulai, semua sekolah sudah dapat melakukan pembelajaran tatap muka terbatas,” ucap Mendikbud. PTM yang dilakukan harus tetap memenuhi daftar periksa dan mengikuti protokol kesehatan.

Pada kesempatan ini pula, Mendikbud menjamin fleksibilitas penggunaan Dana BOS tahun 2021. “Kami menganjurkan dana BOS secepatnya digunakan untuk memenuhi daftar periksa PTM dan persiapan PTM. Karena, ketika vaksinasi sudah bergulir, sekolah akan didorong memulai tatap muka. Hal ini dilakukan untuk mencegah kehilangan kesempatan belajar yang lebih besar lagi bagi anak-anak kita,” terang Mendikbud. Ia pun mencontohkan fleksibilitas penggunaan dana BOS seperti untuk pembelian gawai, perlengkapan protokol kesehatan, transportasi yang aman bagi guru dan murid, dan lain-lain.

Mendikbud menjelaskan bahwa Kemendikbud berkomitmen untuk memastikan kemerdekaan bagi kepala sekolah untuk menentukan kebutuhan apa yang paling penting bagi sekolahnya di masa pandemi ini. Harapannya, satuan pendidikan langsung dapat mengambil keputusan cepat untuk mengatasi tantangan-tantanngan yang sangat berbeda di tiap daerah.

Oleh karena itu, lanjutnya kebijakan dana BOS saat ini seyogyanya digunakan untuk memfasilitasi berbagai kebijakan yang diambil satuan pendidikan dalam menyikapi perubahan dan tantangan sehubungan dengan persiapan PTM bertahap.

“Dana BOS 2021 masih tetap fleksibel untuk digunakan membayar honor guru, sebab Indonesia masih dalam kondisi darurat bencana. Namun dalam kondisi normal, penggunaan Dana BOS untuk honor guru dibatasi maksimal 50%, baik untuk sekolah negeri dan swasta,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mencontohkan, kalau sekolah ada yang masih menerapkan PJJ maka jelas yang paling kritis adalah bagaimana untuk kembali tatap muka secara aman. “Mohon semua kepala dinas, kepala sekolah, dan pemerintah darah untuk segera mengakselerasi dan menggunakan dana BOS untuk segera tatap muka,” tekannya.

Sosialisasi Kebijakan BOS

Pada Dialog Rabu Utama KPCPEN, Mendikbud turut mensosialisasikan kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2021 yang lebih berkeadilan bagi masyarakat yang paling membutuhkan.

Dikatakan Mendikbud, tahun lalu, pihaknya telah melakukan perubahan mekanisme penyaluran dana BOS yang langsung ditransfer dari Kementerian Keuangan ke rekening sekolah. Selain itu, Kemendikbud juga memberlakukan pelaporan daring yang sifatnya lebih praktis dan memberikan fleksibilitas dana BOS yang dapat dipakai untuk berbagai keperluan yang paling dibutuhkan sekolah.

Penyaluran dana BOS langsung ke sekolah sejak tahun lalu telah menerima tanggapan positif dan berhasil mengurangi tingkat keterlambatan dana sekitar 32 persen atau tiga minggu lebih cepat dibandingkan tahun 2019.  Hal ini sangat membantu para kepala satuan pendidikan dalam mengelola sekolah masing-masing, utamanya di masa awal pandemi. Sebanyak 85 persen responden sekolah dan 96 persen responden pemerintah daerah memandang penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah memudahkan atau sangat memudahkan.

Sebelumnya, perhitungan dana BOS untuk setiap sekolah adalah seragam, di mana biaya yang didapatkan per anak adalah sama. “Antara anak di Jakarta, Yogyakarta, Papua, dan Maluku besarannya sama. Sedangkan, dengan melakukan itu, sangat tidak adil bagi teman-teman kita di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di mana indeks kemahalan mereka lebih tinggi,” jelas Mendikbud. Hal ini yang ingin dikoreksi Kemendikbud engan Kebijakan BOS Majemuk.

Tahun ini, Kemendikbud telah mengubah cara perhitungan BOS dengan memegang azas afirmasi sehingga perhitungan per anak menjadi majemuk. Artinya, di daerah indeks kemahalan tinggi seperti Papua atau Maluku atau daerah kepulauan, di mana indeks kemahalannya meninggi, per anak mendapat besaran dana BOS lebih banyak.

Khusus untuk sekolah-sekolah di Papua, yang BOS-nya meningkat hampir dua kali lipat. Di Maluku, sekolah-sekolahnya sekarang dana BOSnya meningkat hingga 40-50%. “Ini yang kami maksud dengan kebijakan anggaran yang benar-benar berkeadilan sosial dan mendukung tingkat kualitas pembelajaran di mana “yang lebih membutuhkan dapat lebih”. Ini yang membuat saya sangat bangga dengan kebijakan ini. Karena pertama kalinya, teman-teman di daerah 3T bisa terbantu secara signifikan,” ungkap Mendikbud.

Sebagai contoh peningkatan dana BOS yang bervariasi sesuai perbedaan karakteristik dan kebutuhan daerah, SDN YPPK Sanepa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, yang pada 2020 mendapatkan satuan biaya BOS sebesar Rp900.000, tahun ini menjadi Rp1.960.000 per siswa. Sementara, besaran alokasi BOS 2020 yang sebesar Rp159.300.000, tahun 2021 ini menjadi Rp346.920.000.

 

Penulis  : Eko

Editor    : Hammam Izzuddin

Bagikan Artikel Ini

Komentar (0)

Silahkan Login untuk memberi komentar