Pengawasan Dana Bantuan Pemerintah Demi Implementasi SPM PAUD yang Optimal  

PAUDPEDIA – Pengawasan bantuan dana bantuan pemerintah terhadap program-program Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terus dilakukan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud Ristek. Salah satunya terhadap program implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) PAUD. Bantuan koordinasi implementasi SPM PAUD adalah bantuan pemerintah kepada Dinas Pendidikan Kab/Kota, untuk mendukung, mempercepat penerbitan peraturan bupati/walikota tentang Pelaksanaan SPM satu tahun pra SD.

Suwardi selaku Auditor Madya Itjen Kemendikbud Ristek menegaskan bahwa pengawasan ini dilakukan demi memastikan tercapainya prinsip efisien, efektif, dan ekonomis (3E).  Disebutkan, efisiensi dimaksudkan untuk mencapai output yang maksimal dengan biaya seminimal mungkin. Kemudian efektif yang dilihat adalah bagaimana output tersebut dapat memberikan dampak bagi pemakai bantuan. Sedangkan ekonomis adalah bagaimana sumber daya yang ada disiapkan dalam waktu dan situasi yang tepat dan diupayakan dengan biaya rendah.

“Hampir semua lembaga pengawasan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga Itjen Kemendikbud merujuk pada prinsip 3E ini,” tegas Auditor Madya di Inspektorat II Kemendikbud membawahi bidang PAUD dan Dikdasmen ini.

Suwardi menambahkan tentang siklus pengelolaan bantuan pemerintah yang menurutnya perlu dijalankan secara baik dan terdokumentasi. Pertama yakni perencanaan yang meliputi penyusunan KAK, RAB, SOP, dan jadwal kegiatan. Kedua yakni pelaksanaan, diharapkan dalam pemilihan kegiatan maupun penentuan jadwalnya telah mempertimbangkan dampak dan  mengedepankan mitigasi risiko. Sebab auditor akan memastikan apakah setiap kegiatan telah mempertimbangkan hal tersebut. Ketiga yakni pengendalian yang meliputi pengawasan kualitas dan kuantitas kegiatan serta pengendalian SDM, waktu, dan biaya. Terakhir yakni pelaporan yang meliputi laporan awal, mingguan, bulanan, hingga laporan akhir.

 “Sejak awal harus sesuai dengan perencanaan, karena proses audit akan disesuaikan dengan KAK, RAB, dan jadwal kegiatannya,” paparnya dalam sesi Bimtek Koordinasi Implementasi SPM PAUD 2020 Angkatan 2,  Selasa (28/7/2020) silam.

Sebagai informasi, bantuan implementasi SPM PAUD ditujukan untuk memberikan penyediaan dana bantuan sebagai stimulan dalam rangka:

  1. Menginisiasi mendorong pelaksanaan kebijakan SPM PAUD 1 tahun pra SD oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  2. Menginisiasi mendorong jumlah kabupaten/kota yang memiliki komitmen untuk menerbitkan Peraturan Bupati/Walikota tentang SPM PAUD 1 tahun pra SD
  3. Mendorong mensosialisasi peraturan bupati/walikota tentang layanan SPM PAUD 1 tahun pra SD kepada satuan pendidikan, orang tua, dan masyarakat.

Selanjutnya, demi tercapainya target dari program implementasi SPM PAUD, para penerima bantuan perlu menjalankan tiga prinsip pengelolaan dan pelaporan bantuan pemerintah. Ketiganya yakni profesionalitas yang mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik, keterbukaan yang ditujukan untuk transparansi terhadap masyarakat, serta tanggung jawab dalam mengelola bantuan pemerintah ini.

“Apabila tiga ini bisa ditaati maka target dari program saya yakin akan tercapai yakni terbitnya peraturan bupati/walikota. Kita harap dengan bantuan pemerintah ini, pembentukan regulasi di daerah itu tercapai. Kalau sampai tidak terbit, berarti ada tata kelola yang kurang baik,” tegasnya.

Suwardi juga mengingatkan bahwa penerima bantuan perlu memperhatikan dua objek pengawasan yakni pertanggungjawaban kegiatan dan pertanggungjawaban SPJ. Bahkan keduanya perlu diamankan hingga beberapa tahun setelah bantuan diterima. Sebab, proses audit belum tentu dilakukan pada tahun yang sama mengingat keterbatasan situasi dalam terjun ke lapangan.

Terdapat sejumlah permasalahan yang sering ditemukan dalam proses pengauditan. Permasalahan tesebut meliputi : (1) tidak tepat aturan, manfaat, dan sasaran; (2) tidak tertib pencatatan; (3) tidak tepat biaya; (4) tidak tepat jumlah/ukuran; (5) tidak tepat mutu/kualitas; (6) tidak tepat waktu. Kesalahan ini bisa terjadi karena ketidaktahuan, namun juga bisa karena kesengajaan.

“Maka untuk menghindari ketidaktahuan yang menyebabkan kesalahan, baiknya setiap langkah dikonsultasikan dulu ke Inspektorat Jenderal atau Inspektorat Kab/Kota di daerah masing-masing,” tambah Suwardi.

Terakhir, Suwardi menegaskan komitmen Itjen Kemedikbud Ristek dalam melakukan pengawasan dan pengauditan meski di tengah situasi pandemi Covid-19. Hanya saja ada sejumlah pendekatan yang berubah, yakni dengan koordinasi melalui daring.

Maka Suwardi berharap pada pihak-pihak di daerah untuk aktif mengelola berkas dan mengunggahnya ke laman yang sudah ditentukan. Sebab, seringkali ketidaklengkapan data yang diunggah ini menyebabkan adanya temuan-temuan masalah. “Kelengkapan dokumen adalah faktor utama. Jadi perlu diingat bahwa apa yang dikerjakan itu harus didokumentasikan dan apa yang didokumentasikan itu harus dikerjakan,” tutupnya.

 

Penulis : Hammam Izzuddin

Bagikan Artikel Ini

Komentar (0)

Silahkan Login untuk memberi komentar