UNESCO Serahkan Penghargaan Kepada Pejabat Kemdikbud

Menurut catatan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), pada 2011, sebanyak 31 juta anak perempuan putus sekolah dan 55 persen di antaranya tak bisa lagi mendaftarkan diri masuk sekolah. Tak hanya itu, dari total angka buta aksara 781 juta orang, sekitar 64 persen di antaranya adalah perempuan. Persentase ini tidak pernah berubah sejak tahun 2000.

"Karena itulah, dalam pencapaian Sustainable Development Goal 4 (SDG4) pendidikan 2030, kesetaraan jender menjadi prinsip fundamental dan pengarusutamaan jender sebagai kunci strateginya," kata Maki Hayashikawa, Kepala Bidang untuk Pendidikan Inklusif yang Berkualitas UNESCO Bangkok, Minggu (5/6), di sela Seminar Internasional Pendidikan Anak Perempuan dan Perempuan di Beijing, Tiongkok.

"Kesempatan pelatihan bagi perempuan juga masih kurang ketimbang laki-laki, khususnya di tingkat sekolah menengah pertama," ujar Min, seperti dilaporkan wartawan Kompas, Aloysius Budi Kurniawan, dari Beijing.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sejak 2013 menerapkan program pendidikan anak usia dini berbasis masyarakat dan pengarusutamaan jender sejak usia dini mendapatkan penghargaan UNESCO Prize for Girl's and Women's Education 2016. Pemberian penghargaan akan berlangsung Senin (6/6) ini di Beijing. Penghargaan diterima langsung oleh Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ella Yulaelawati. Selain Indonesia, penerima UNESCO Prize for Girl's and Women's Education 2016 lainnya adalah Evernice Munando, Direktur Female Students Network Trust dari Harare, Zimbabwe.

Mulai 2013, Kemdikbud menerapkan proyek "Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Anak Perempuan Melalui Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender Sejak Usia Dini".

Menurut Ella, ke depan, program pengarusutamaan jender sejak usia dini di Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah serius, yaitu dengan perlunya menambah tenaga pengajar PAUD laki-laki. Tenaga pengajar PAUD masih didominasi kaum perempuan. "PAUD kita masih terlalu feminin. Anak-anak laki-laki kita juga butuh pendidikan yang maskulin agar seimbang," katanya. (Dikutip dari Harian Kompas Edisi Senin, 6 Juni 2016).

 

Penulis : Dikutip dari Harian Kompas Edisi 6 Juni 2016
Kurator : -

Bagikan Artikel Ini

Komentar (0)

Silahkan Login untuk memberi komentar