Mendikbud : Setiap Kebijakan Melibatkan Seluruh Pemangku Kepentingan

PAUDPEDIA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, menegaskan, bahwa dalam setiap tahapan pembuatan sebuah kebijakan, pihaknya mengusung semangat inklusivitas dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan.

“We never do anything alone. Seluruh kebijakan kita mendapatkan masukan, saran, dan nasehat dari berbagai pemangku kepentingan, ahli-ahli pendidikan, masyarakat, juga wakil pemerintah daerah dan pusat. Semuanya memberikan informasi pada Kemendikbud dalam membuat kebijakan. Sebab dalam pendidikan tidak ada satu jawaban tunggal. Education has the highest level of complexity. Semua butuh kolaborasi untuk mencapai hasil yang lebih baik,” ujarnya dalam sebuah webinar di Jakarta, Kamis (10/9) kemarin.

Tantangan pendidikan di Indonesia, menurut Mendikbud, sangat besar, baik saat situasi normal, apalag saat pandemi Covid-19. Tantangan itu muncul secara geografi, budaya, dan infrastruktur. Namun Kemendikbud tetap berupaya menyusun kebijakan terbaik untuk memastikan pembelajaran tetap berjalan.

Salah satunya terkait Pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang diterapkan selama pandemi Covid-19 saat itu. “PJJ bukanlah kebijakan Kemendikbud. Metode ini dipilih agar pendidikan tetap hadir, khususnya bagi anak-anak usia sekolah, dalam suasana yang menyenangkan dan aman,” tutur Mendikbud.

Bulan Juli lalu, di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR, Nadiem mengakui adanya adanya miss persepsi mengenai PJJ. "PJJ seolah olah kita yang inginkan. PJJ bukan hal yang kami inginkan," ujarnya.

Menurutnya, Kemendikbud ingin sekali proses belajar mengajar dilakukan secara tatap muka atau langsung. Sebab, cara tersebut paling efektif dalam menyampaikan materi kepada siswa.

Namun, hal tersebut memang tidak bisa dilakukan di masa saat ini. Sehingga PJJ menjadi alternatif yang bisa dipilih sekolah dalam melakukan kegiatan belajar mengajar.

 

BAca juga :

42 Buku Panduan PAUD Diterbitkan Untuk Dampingi Guru dan Orang Tua Selama BDR

Direktorat PAUD Berupaya Hindari Potensi Kurangnya Capaian Belajar Saat BDR

Tips Mas Nadiem untuk Para Guru Hadapi Pembelajaran Jarak Jauh.

Hadapi Covid-19, Perkuat Kerjasama Sekolah-Orang Tua.

 

Kebijakan inklusif

Menurut Mendikbud, salah satu contoh kebijakan yang dikeluarkan selama masa pandemi Covid-19 adalah kebijakan inklusif berupa relaksasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang khusus selama masa pandemi Covid-19 dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan sesuai dengan kekhasan sekolah masing-masing.

“Ada sekolah yang lebih butuh laptop untuk dipinjamkan kepada siswa, ada yang butuh kuota data, ada yang butuh untuk menggaji guru honorer, dan lain-lain. Ada keragaman kebutuhan yang dihadapi sekolah, sehingga kami memberikan keleluasaan penggunaan Dana BOS, tentunya dengan pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang baik,” ujar Nadiem.

Kebijakan lain, tambah Mendikbud, adalah kebijakan kurikulum, yakni sekolah diberikan hak untuk memakai kurikulum sesuai dengan kebutuhan sekolah. Apakah memilih kurikulum yang disederhanakan secara mandiri, kurikulum darurat yang disusun Kemendikbud, atau Kurikulum 2013.

“Secara dramatis, Kemendikbud telah menyederhanakan kurikulum agar peserta didik hanya mempelajari apa yang esensial saja untuk naik ke jenjang selanjutnya. Tidak mungkin guru mengajar seluruhnya, dengan keterbatasan yang ada,” tegas Mendikbud.

Namun ditegaskannya, selama pemberlakauan metode PJJ dengan program Belajar dari Rumah (BDR), orang tua memainkan peran penting, terutama pada pendidikan dasar dan anak usia dini (PAUD). karena itu, kemendikbud membuat modul-modul spesifik yang menyasar orang tua di rumah, lengkap dengan lembar kerja untuk orangtua. Kemendikbud juga memastikan bahwa penggunaan modul-modul ini di satuan pendidikan adalah legal sesuai dengan aturan Kemendikbud.

“Pada pandemi ini kita punya kesempatan membuat perubahan-perubahan fundamental pada penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Selain budgetary reform, banyak perubahan yang telah kita lakukan dalam dua-tiga bulan, yang biasanya butuh dua-tiga tahun,” kata Mendikbud.

Webinar ini dihadiri perwakilan Kementerian Pendidikan negara-negara anggota ASEAN, perwakilan UNESCO, UNICEF, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) serta pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri, dan Dinas Pendidikan seluruh Indonesia.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Hani Nur Cahya Murni, mengapresiasi upaya Kemendikbud dalam mendorong inklusivitas pembelajaran di tengah pandemi. “Sesuai mandat UU No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan. Di tingkat kabupaten/kota untuk pendidikan dasar (SD-SMP), dan di tingkat provinsi untuk pendidikan menengah (SMA-SMK), sementara pendidikan tinggi ada di Kemendikbud. Artinya, perlu bersama-sama,” tegasnya.

Hal senada juga diutarakan Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan, Sudarto. “Butuh kerja bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah menjamin inklusivitas pendidikan, terutama bagi yang tidak mampu, misalnya lewat KIP, Beasiswa Bidikmisi, dan LPDP,” tuturnya.

Sebelumnya, kajian Lembaga Monitoring Pendidikan Global (Global Education Monitoring Report) Tahun 2020 UNESCO mencatat kesenjangan tingkat literasi orang dewasa dengan disabilitas di Indonesia mencapai 41%. Di sisi lain, tingkat kehadiran pelajar pendidikan menengah (usia 15 tahun) di Indonesia telah meningkat, walau perkembangannya masih di bawah syarat pencapaian Sustainable Development Goals yang telah disepakati oleh negara-negara anggota PBB pada tahun 2015, termasuk Indonesia.

Penulis : Eko BH
Editor : Yanuar Jatnika

Bagikan Artikel Ini

Komentar (0)

Silahkan Login untuk memberi komentar