Sosialisasi dan Koordinasi Program PAUD 2020

Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menggelar Sosialisasi dan Koordiasi Program PAUD 2020 yang diselenggarakan dari tanggal 5 s.d 7 Maret 2020 di PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat.

Pada kesempatan itu, Direktur PAUD, Dr Muhammad Hasbi mengatakan dalam kegiatan itu diharapkan dapat menghasilkan 3 output, yaitu:
1. Revisi terhadap Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) PAUD dan Dikmas tahun 2016 mengenai Petunjuk Teknis (Juknis) Pengembangan model, karena setelah digunakan selama 4 tahun dianggap perlu direvisi
2. Kesepakatan tema dan sub tema yang akan digunakan pada tahun 2020 berdasarkan pembahasan Direktorat PAUD dengan Tim Teknis, yaitu:
a. Peserta didik
b. Pengelola
c. Penilaian
d. Sarana dan Prarana
e. Serta fungsi layanan khusus
3. mendapatkan masukan tentang perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 137 tahun 2014 tentang Standar PAUD

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Harris Iskandar Ph.D mengatakan meskipun struktur organisasi, tata kelola, anggaran dan kepegawaian masih dalam proses pembahasan diharapkan akan membuat program PAUD menjadi lebih baik dimasa depan.

"Dinamika yang saat ini terjadi dipusat nantinya akan ke UPT/ kedaerah tapi kita harus tetap mempunyai agenda yang harus kita kerjakan. Sudah jelas tugas kita di UPT itu ada tiga macam, yaitu : mutu, model dan fasilitasi. Namun ada yang harus kita ingat, hal pertama dalam tugas di Ditjen PAUD dan Dikdasmen berdasarkan Permenpan adalah fasilitisasi yang disusul model dan mutu," katanya.

Oleh karena itu, lanjutnya kita harus mempelajari cara kerja kita yang baru.

Dikatakan saat ini sistem pemerintahan kita sedang ditransformasi besar-besaran sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi.

Cost Governing atau ongkos pemerintah terus meningkat, akan tetapi peningkatan ongkos tersebut tidak serta merta meningkatkan pelayanan dimasyarakat. Tahun 2011 saja, ongkos pembiyaian kita seperti gaji pegawai, sarana prasarana dan biaya operasional mencapai 183 T. Lima tahun kemudian ditahun 2016 meningkat dua kali lipat menjadi 366 T dan nantinya di tahun 2021 bisa menjadi 700an T. Itulah yang menjadi dasar mengapa sistem pemerintahan harus dilakukan transformasi, meskipun penambahan biaya tersebut bukan berada dikita, tetapi di kabupaten/ kotamadya baru/ lembaga baru, ujar Harris menjelaskan.
Akan tetapi efektifitas dan efisiensi pemerintah kita masih jauh panggang daripada api, ditambahkan oleh Harris berdasarkan govermen effective indeks pemerintahan kita berada dibawah singapura, Malaysia dan Thailand. Kita hanya sedikit lebih baik dari Filipina dan Thailand, penilaian tersebut berdasarkan akuntabilitas, transparansi dan partisipasinya.
Kedepannya berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo agar mengubah dan memperbaiki distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN), peningkatan efektivitas indeks dan yang terutama dalam pemberantasan korupsi dan memperbaiki sistem merit dipemerintahan dengan peningkatan kapasitas.
Oleh sebab itu Dirjen mengapresiasi apa yang dilakukan teman-teman dalam kegiatan ini untuk pengembangan model sangat tepat yang saat ini supra sistem dalam pemerintahan. Sebagaimana keinginan presiden agar pemerintahan saat ini digital dan melayani.
Apapun itu nantinya, baik tema dan sub temanya dalam pengembangan model haruslah digitalized sehingga komunikasi dan efisien dalam tahapan-tahapan pengembangannya antara pusat dengan di UPT.
Melayani merupakan perubahan mind set yang tadinya mungkin mind setnya mengendalikan dan mengontrol kepada masyarakat, sekarang melayani terhadap masyarakat dan bukan basa-basi melalui program yang kita buat dengan cara pelayanan yang lebih cepat, murah dan transparan.
Perubahan sistem dari sentralisasi ke desentralisasi yang menyerahkan A-Z kepada pemerintah kabupaten kota, sedangkan pusat hanya kebijakkan umum (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria/NSPK). Jadi kedepannya tidak ada lagi dalam RKKL yang langsung kesatuan pendidikan, tugas kita membantu Pemda mengerjakan tugasnya. Kalau diumpamakan dalam permainan bola bilyard antara kita memukul bola secara langsung dengan memukul bola menggunakan ban, itulah yang terjadi tugasnya dipusat sekarang itu. Alias tidak langsung mengintervensi ke satuan pendidikan, jadi kita kedepannya dalam pengembangan model nantinya haruslah berfikir dengan desentralisasi tugas.
Tugas kita dipusat membuat kebijakan umum dan bimbingan teknis. Jadi meskipun Namanya Panjang Ditjen PAUD dikdasmen dan memiliki 6 portofolio (PAUD, SD, SMP, SMA, PKLK dan Pendidikan Kesetaraan), akan tetapi sebenarnya seluruh kewenangan ada di daerah. Jauh berbeda Ditjen Dikdasmen saat ini dengan yang dahulu.
Berbicara mengenai Model, Harris menyampaikan peran kita berubah kepada fasilitasi. Model yang diciptakan hendaklah secara makro dan mikro, dalam artian dapat dipergunakan oleh berbagai daerah, karena meskipun ada setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, akan tetapi ada hal yang sama.
Harris pun menyampaikan jika waktu dahulu ada pertukaran pelajar untuk meningkatkan mutu pelajar. Bagaimana kalau kedepannya ada pertukaran pamong dari satu daerah kedaerah lain, agar para pamong tersebut dapat menyusun model yang bukan hanya bisa dipergunakan oleh daerahnya, tetapi juga bisa dipergunakan oleh daerah lain.
Mengenai pengembangan model sarana prasarana dalam hal ini APE, Dirjen menyarankan agar model tersebut bukan saja menyusun APE apa saja yang dapat dipergunakan, tetapi juga bagaimana membuat APE beserta standar mutu keselamatan penggunaan APE tersebut.
Selain menyampaikan arahan, Dirjen didampingi Direktur PAUD beserta jajarannya dan Pimpinan PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat juga meninjau pembangunan sarana dan prasarana PAUD yang ada di PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat, serta kondisi sarana dan prasarana SEAMEO CECCEP

Bagikan Artikel Ini

Komentar (0)

Silahkan Login untuk memberi komentar