Refleksi HUT Ke-73 Kemerdekaan RI: Kemerdekaan Anak Bukan Sebatas Wacana

   AnggunPaud - Kemeriahan menyambut HUT ke- 73 Kemerdekaan RI gemanya terasa hingga ke seluruh pelosok Tanah Air. Tidak terkecuali Warga Negara Indonesia yang berada di pular terluar, terdepan dan tertinggal berbatasan dengan negara tetangga sejak jauh hari bahkan telah mengibarkan Bendera Merah Putih.

  Seperti warga di Pulau Karimun Anak, sebuah pulau terluar di Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau berdekatan dengan negara tetangga Malaysia tidak cukup hanya memasang Bendera Merah Putih berukuran standar di halaman rumah mereka tetapi beramai-ramai bersama warga lainnya memasang bendera berukuran besar di wilayah perbatasan agar terlihat oleh warga dari negara tetangga.

   Memasang Bendera Merah Putih, menghias jalan dengan umbul-umbul dan gapura, merangkai sejumlah kegiatan lomba mulai dari tingkat RT/RW hingga nasional, menggelar malam renungan hingga melaksanakan upacara bendera tepat pada tanggal 17 Agustus merupakan wujud rasa syukur warga negara ini atas berkah kemerdekaan.

   Anak-anak, orang muda hingga orang dewasa ikut terhanyut dalam suka ria peringatan Kemerdekaan RI. Berbagai kegiatan yang digelar tersebut bagi sebagian masyarakat sudah iidentikkan dengan sikap yang merefleksikan rasa nasionalisme. Dibalik gegap gempita peringatan kemerdekaan Indonesia yang sudah memasuki usia 73 tahun, ternyata ada kondisi miris bahwa masih banyak anak Indonesia belum merdeka secara utuh dari berbagai bentuk ketidakadilan, kejahatan dan tindak kekerasan.

   Jutaan anak-anak di Indonesia saat ini terbelenggu dalam keterbatasan dan belum merdeka karena keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, persoalan kesehatan yang buruk, korban tindak kekerasan, pekerja di bawah umur, perundungan (bullying), hingga menjadi target tindakan pornografi. Fakta tersebut diperkuat dengan data Lembaga nirlaba Save the Children dalam laporan Childhood Index 2017 yang merilis daftar negara terbaik untuk tumbuh kembang anak yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-101 dari 175 negara terkait peluang dalam memberikan kesempatan bagi tumbuh kembang anak.

  Organisasi yang berkantor pusat di London, Inggris, itu menggunakan delapan indikator untuk menilai negara-negara yang disurvei, yakni angka kematian di bawah usia lima tahun, kasus pengerdilan anak, angka putus sekolah, pekerja anak, pernikahan di bawah umur, tingkat kelahiran remaja, jumlah pengungsi anak akibat konflik, dan kasus pembunuhan anak.

   Posisi ke 101 tersebut menyimpulkan bahwa masih banyak anak-anak Indonesia yang belum memiliki akses terhadap kenyamanan memperoleh hak atas pendidikan, kesehatan dan kehilangan masa kanak-kanaknya. Lebih lanjut laporan tersebut menempatkan negara tetangga Singapura sebagai tempat yang baik bagi anak untuk berkembang dengan akses ke pendidikan berkualitas serta pelayanan medis dan negara berlambang Singa tersebut juga menjadi negara paling aman di dunia.

   Di kawasan ASEAN, Indonesia berada di belakang Singapura (peringkat 33), Malaysia (peringkat 65) dan Thailand (peringkat 84) namun masih lebih baik daripada Myanmar (112), Kamboja (117) dan Laos (130). Anak menjadi kelompok paling rentan dari kemiskinan, orang tua kerap memutus sekolah anaknya ketika keluarga tidak mampu menanggung biaya jenjang pendidikan lanjut, terutama terjadi pada anak-anak perempuan.

   Selain itu kemiskinan juga membuat anak terpaksa harus bekerja di usia dini untuk membantu kebutuhan keluarga. Akses terhadap pendidikan khususnya pendidikan anak usia dini (PAUD) diyakini menjadi investasi paling fundamental yang memastikan kualitas hidup keluarga lebih baik di masa depan, khususnya bagi keluarga dengan pendapatan rendah karena mampu memberi manfaat dalam jangka pendek dan jangka panjang khususnya dalam kehidupan ekonomi mereka kelak.

Fakta tentang kekerasan anak

   Lembaga perlindungan anak mencatat jumlah kasus yang melibatkan anak sebagai korban berbagai tindak yang pelakunya orang dewasa terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari total jumlah anak di Indonesia yakni sebesar 87 juta, sebanyak 6 persennya mengalami kekerasan.

   Kekerasan tersebut dapat terjadi diakibatkan beberapa faktor mulai dari minuman alkohol hingga pornografi. Sementara faktor pendukungnya mulai dari pernikahan anak, konflik, dan kesalahan pengasuhan, dengan akar penyebab nya adalah kemiskinan. Menurut data Kementerian Kesehatan dari 6000 sample anak SD yang diambil dari empat Provinsi yakni Aceh, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Yogyakarta, sebanyak 6,7 persen anak sudah mengalami adiksi pornografi ringan dan 0,07 persen anak mengalami adiksi pornografi berat.

   Fakta bahwa masih banyak anak yang belum merdeka dari berbagai tekanan.disampaikan Komisioner KPAI Susanto bahwa masih banyak anak yang menjadi korban bisnis atas nama kebahagiaan dan keceriaan anak. “Permainan anak-anak dijejali oleh produk modern mulai dari gawai hingga tontonan di televise yang tidak mendidik, belum lagi permainan game yang tidak sesuai dengan tumbuh kembang anak seperti mainan berkonten perang-perangan, berkelahi, pembunuhan.”

  Secara prinsip, anak-anak memiliki hak untuk dimerdekakan. Semua pihak harus memastikan bahwa anak tidak menjadi korban kebijakan yang salah, anak tak menjadi korban perilaku salah, anak tak menjadi korban bisnis yang hanya berorientasi keuntungan materi semata. "Negara tidak boleh kalah. Dengan segala kekuatannya, momentum peringatan kemerdekaan harus menjadi pemicu untuk memerdekakan anak sekaligus menjadikan anak sebagai arus utama pembangunan," ujar Susanto.

Pemahaman Tradisonal

   Pemahaman tradisional masyarakat bahwa anak masih dianggap sebagai hak milik orang tua sehingga wajib tunduk pada otoritas orang dewasa dalam keadaan apa pun. Masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia, khususnya di kawasan timur masih menggunakan pepatah : “di ujung rotan ada emas” dalam mendidik anak-anak mereka, baik orang tua maupun guru kerap menggunakan pendekatan tersebut dalam proses pendidikan dan pendisiplinan.

   Pepatah ini sangat populer di kalangan guru sekolah dasar di Papua khususnya di daerah-daerah pesisir seperti Makbon dan Sorong. Pepatah tersebut digunakan untuk membenarkan tindakan mereka dalam mendisiplinkan anak-anak dengan memukul mereka dengan sebuah tongkat. Meski pendekatan pendisiplinan tersebut sudah tidak lagi digunakan oleh guru kelas dan kepala sekolah di wilayah pesisir Papua namun dapat menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat dan khususnya pendidik bahwa pendekatan kekerasan justru kelak memicu anak menjadi berkepribadian pemberontak.

   Anak di tengah keluarga belum dianggap sebagai amanah yang dititipkan Tuhan kepada masing-masing keluarga yang patut dan wajib mendapat perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dan diskriminasi. Akibatnya, anak dalam keluarga sering ditempatkan sebagai aset, dan sumber alternatif ekonomi keluarga.

   Anak terbelenggu dalam kekuasaan orang dewasa, anak tidak merdeka untuk menjadi dirinya sendiri. Orang tua dan orang dewasa kerap berbicara pentingnya perlindungan anak demi kelanjutan masa depan tetapi pada prakteknya hal tersebut masih merupakan sekadar wacana. Bahkan banyak anak yang dibiarkan sendiri berjuang dalam persoalan kehidupannya.

   Bila ingin memerdekakan anak dan kelak menghasilkan bibit-bibit unggul maka orang tua dan orang dewasa sudah selayaknya berinvestasi sejak usia dini. Anak perlu dipersiapkan sejak dini agar mereka mendapatkan pola asuh yang benar saat mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Pola asuh yang baik menjadikan anak berkepribadian kuat, tak mudah putus asa, dan tangguh menghadapi tekanan hidup. Setiap orang tua bisa menciptakan kehangatan, kebersamaan, dan rasa aman di dalam keluarga.

   Dengan demikian, anak-anak tidak perlu mencari kenyamanan dengan cara-cara yang tidak tepat, seperti bergaul bebas, bermain gawai berlebihan, mencuri kesempatan menonton tayangan dewasa. Kenyamanan dan kehangatan dapat diciptakan di dalam keluarga.

   Pada dasarnya, anak adalah kumpulan orang yang membutuhkan kehangatan dan rasa aman. Anak menginginkan adanya ketersediaan waktu untuk bersama-sama keluarga. Kini yang dibutuhkan hanya kemauan orang-orang dewasa disekelilinginya, baik orang tua, anggota keluarga dan guru untuk memenuhi haknya tanpa memandang sepele dan menjadikan anak sebagai “obyek” otoritas orang dewasa.

sumber gambar : http://www.siagaindonesia.com

Bagikan Artikel Ini

Komentar (0)

Silahkan Login untuk memberi komentar