Hari Guru: Perpres Pendidikan Karakter “Kado” Kesejahteraan Guru PAUD

     AnggunPaud –  Terbitnya Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter diharapkan menjadi “kado” di Hari Guru bagi para guru  Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pemerintah pada waktunya akan memberikan gaji  sambil terus melakukan sosialisasi peraturan tersebut ke daerah-daerah sebelum benar-benar direalisasikan.

     Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berbicara dalam Pelatihan Akbar Guru Pendidikan Usia Dini PAUD se-DKI Jakarta bulan September 2017 meminta pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk menggaji guru pendidikan anak usia dini (PAUD) di wilayah masing-masing yang kini dimungkinkan setelah terbitnya Peraturan Presiden nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

    "Kita harapkan ini menjadi payung hukum mengalokasikan dana bagi guru PAUD. Kalau tidak ada payung hukumnya, pimpinan daerah baik gubernur, wali kota, atau bupati tidak berani memberikan (dana)," ujar Presiden.

    Terbitnya,  Perpres Pendidikan Karakter menunjukkan adanya perhatian serius pemerintah terhadap pendidikan karakter.

   Guru PAUD di pelosok Tanah Air nampaknya masih harus bersabar karena peraturan tersebut masih baru saja diterbitkan sehingga diperlukan waktu untuk sosialisasi kepada pemerintah daerah untuk mulai menghitung pengalokasian dari anggaran daerah.

     Seiring dengan sosialisasi yang dilakukan ke pemerintah daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menghitung anggaran yang dibutuhkan. “Saya sudah bertanya kepada Mendikbud,  apakah ada alokasi dana untuk guru PAUD, dijawab nanti saya hitung dulu. Kalau ada (anggaran) saya perintahkan berikan segera. Itu tahapannya seperti itu," ujar Presiden Jokowi.

     Kesejahteraan guru pendidikan anak usia dini masih memprihatinkan. Pasalnya, karena hanya sedikit guru mendapatkan gaji layak.  Saat ini, tidak sampai enam persen guru PAUD yang mendapatkan insentif APBN.   Sebagian besar guru pendidikan anak usia dini mendapat gaji Rp 300.000 hingga Rp 750.000 per bulannya. Angka tersebut jauh dari upah minimum provinsi (UMP) sejumlah daerah yang menyentuh angka Rp 2 juta. 

    Persoalan lain terkait  kompetensi guru PAUD. Hingga kini,  baru sebanyak 23,6 persen guru PAUD yang mempunyai latar belakang pendidikan sarjana. Sebagian besar lulusan SMA, bahkan 4 persen lulusan SMP.  Selain itu, kurang dari 10 persen yang sudah mengikuti diklat standar.

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy  mengatakan hampir semua negara maju sudah memperlakukan PAUD dengan sangat baik, mulai dari sisi anggaran atau pun kualitas guru dan tenaga kependidikannya. Peningkatan kualitas dan kuantitas PAUD, pun lanjut Muhadjir, telah masuk dalam program prioritas pendidikan nasional.  

 Program pendidikan anak usia dini (PAUD) mendapat prioritas yang lebih baik agar terjadi keseimbangan antara pendidikan formal, nonformal, dan informal. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan merancang PAUD menjadi lembaga yang menciptakan keseimbangan lingkup pendidikan di Indonesia.*(KUR2)

Bagikan Artikel Ini

Komentar (0)

Silahkan Login untuk memberi komentar