Penerima Bansos Paud Harus Amanah

PENERIMA Bantuan Sosial Pendikan Anak Usia Dini harus amanah dan bertanggung jawab secara hukum, etika dan sosial terhadap amanah yang diberikan negara terkait diterimanya bantuan sarana dan prasarana PAUD tahun 2017. 

Setelah mendapat Bimbingan Teknis dan juga penjelasan mengenai aspek hukum yang mereka hadapi terhadap penyaluran bantuan, diharapkan lembaga penerima bansos paud dapat amanah dan lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan dan menggunakan keuangan secara tepat  sasaran.

"Saya harapkan bapak dan ibu penerima Bansos dapat Amanah dan bertanggung jawab. Ada aspek dan resiko hukum yang dihadapi jika main-main dalam mengelola Bansos PAUD," kata  Kepala Subdit Sarana dan Prasarana PAUD, Muh Ngasmawi dalam Workshop Penguatan Bantuan Sarana Prasarana PAUD Tahun 2017 yang berlangsung di Yogyakarta, 11 - 14 Juli 2017. 

"Berbagai upaya terus dilakukan Direktorat Jenderal Paud dan Dikmas untuk meningkatkatkan akses dan mutu layanan PAUD di seluruh Indonesia termasuk di daerah terdepan, terluar dan terisolir atau kawasan 3T serta daerah-daerah yang belum terlayani. Melalui Bansos ini layanan pendidikan PAUD di kawasan 3T dapat lebih diperhatijan," katanya. 

Disebutikan, saat ini masih ada sekitar 6.536.229 anak atau sekitar 34,84 persen anak usia 3 hingga 6 tahun yang belum mengenyam pendidikan anak usia dini. Sedangkan dari data desa masih ada sekitar 23.737 desa diseluruh Indonesia yang belum ada layanan pendiidkan PAUD.

Dikatakan, anak-anak yang belum memperoleh layanan PAUD dan desa yang belum ada PAUDnya menjadi fokus dan prioritas perhatian pemerintah. Hal ini terkait komitmen pemerintah terhadap perluasan layanan PAUD dan meningkatkan pemerataan akses PAUD. 

Penangungjawab Workshop, Robert Mcnamara menjelaskan rendahnya jumlah anak yang terlayani di PAUD disebabkan oleh sejumlah hal antara lain belum semua orangtua dan masyarakat menyadari pentingnya PAUD.

Selain itu, lanjutnya, masih terbatas jumlah PAUD yang ada di daerah 3T serta daerah terpencil di sejumlah tempat. Tidak semua lembaga PAUD bisa memberikan layanan bagi anak-anak disekiyarnya. Terakhitr, terbatasnya sarana, prasarana dan fasilitas yang dimiliki lembaga PAUD.  (Eko B Harsono)  

Bagikan Artikel Ini

Komentar (0)

Silahkan Login untuk memberi komentar